Seperti diberitakan sebelumnya, Sidang Komite Eksekutif (exco) FIFA pada 30 Maret lalu, kembali memberi batas waktu kepada PSSI hingga 15 Juni mendatang, agar segera merangkul klub-klub yang bermain di breakaway league-- kompetisi tandingan. Jika tidak terselesaikan, kasus ini akan diserahkan ke Komite Darurat FIFA dan Indonesia terancam dibekukan.
"Anda berpendapat seolah-olah amanat FIFA itu untuk PSSI-nya Djohar untuk merangkul ISL (Indonesia Super League). Tapi, Anda tidak pernah berpikir FIFA juga menginstruksikan kepada kami untuk merangkul IPL (Indonesia Premiere League)," kata La Nyalla yang mengklaim sebagai Ketua Umum PSSI 2012-2016 di Jakarta.
Ia mengatakan itu dalam jumpa pers pengumuman susunan kepengurusan PSSI versi KPSI di Hotel Kempinski, Sabtu (31/3). Salah satu pengumuman itu adalah penunjukan Joko Driyono secara aklamasi oleh exco PSSI versi KPSI sebagai Sekretaris Jenderal (sekjen). Pengangkatan Joko yang juga pengurus PT Liga Indonesia (Liga) itu sekaligus memupus harapan La Nyalla untuk merekrut Sekjen PSSI 2011-2015 Tri Goestoro.
Saat ditanya apakah PSSI versi KPSI akan mendukung Djohar merangkul klub-klub yang bermain di ISL agar Indonesia tidak dibekukan FIFA, La Nyalla mengatakan tidak akan melakukan hal tersebut. Ia beralasan, justru IPL-lah yang kini bermain di kompetisi ilegal.
Sebab, lanjutnya, PSSI yang dipimpinnyalah yang sah karena sudah mendapat mandat dari 2/3 pemilik hak suara melalui Kongres Luar Biasa (KLB), 18 Maret lalu. Pernyataan La Nyalla ini sangat bertolak belakang dengan surat FIFA terdahulu yang meminta kepada Ketua Umum PSSI Djohar Arifin untuk segera menyelesaikan masalah dualisme kompetisi di mana 12 klub bermain di kompetisi ISL paling lambat 20 Maret silam.
Anggota exco PSSI versi KPSI Jamal Azis menambahkan, pihaknya sudah mengirimkan surat permohonan kepada FIFA dan AFC agar dikirimkan tim pencari fakta. Tim ini diminta untuk melihat mana PSSI yang didukung anggota mana yang tidak. Surat itu dilayangkan beberapa hari sebelum exco FIFA bersidang di Zurich, Swiss, 29-30 Maret lalu.
"Kami sudah minta dikirimkan fact finding team ke Indonesia," kata Jamal yang juga anggota Komisi X DPR. Namun, hingga FIFA mengumumkan hasil sidang exco, tim tersebut tidak kunjung datang.
Meski begitu, Djamal tetap optimistis tim tersebut akan datang. Sehingga amanat FIFA segera terselesaikan bahkan sebelum batas waktu 15 Juni 2012.(MI/Wtr2)
BERITA SEBELUMNYA
0 comments:
Post a Comment