93 Bangunan Liar di Kawasan Gerbang Tol Karawang Timur di Tertibkan Pemkab Karawang

KARAWANG – Pemerintah Kabupaten Karawang kembali melakukan penataan kawasan strategis di sekitar Gerbang Tol Karawang Timur dengan menertibkan 93 bangunan liar yang berdiri di sisi kiri dan kanan jalan, Jumat (7/8/2026).

Penertiban dilakukan menggunakan alat berat dan melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Satpol PP, Kepolisian, Dinas Perhubungan, PLN, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Karawang, Aep Syaepuloh.

Bupati Aep mengatakan, penataan akses menuju Gerbang Tol Karawang Timur dan Karawang Barat menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

"Hari ini kita selesaikan pembersihan dan penataan sampai batas saluran. Untuk tahap berikutnya di tahun depan, kita selesaikan sisanya. Masih membutuhkan anggaran sekitar Rp8 miliar untuk menuntaskan panjang sekitar 400 meter dengan lebar tujuh meter di kedua sisi jalan," ujar Aep di lokasi penertiban.

Menurutnya, bangunan yang dibongkar berada di area Daerah Milik Jalan (DMJ) dan saluran air yang secara aturan tidak diperuntukkan sebagai lokasi tempat tinggal maupun usaha.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus melakukan penataan demi meningkatkan kenyamanan masyarakat serta mengurangi kemacetan yang selama ini kerap terjadi di kawasan Gerbang Tol Karawang Timur.

Pemkab Karawang juga mengimbau para pedagang dan pelaku usaha untuk menempati lokasi yang legal, seperti ruko atau tempat usaha resmi, agar tidak terdampak penertiban di kemudian hari.

"Kalau menyewa ruko atau tempat di dalam, aman dan tidak akan dibongkar. Tapi kalau berada di luar area yang diperbolehkan, pasti akan ditertibkan kembali. Ini tindakan rutin demi kenyamanan masyarakat dan pengguna jalan," tegasnya.

Penertiban tersebut mendapat respons positif dari warga sekitar. Mereka menilai keberadaan bangunan liar selama ini menjadi salah satu penyebab kemacetan dan kesemrawutan di kawasan akses tol.

"Alhamdulillah, akhirnya ditertibkan lagi. Hampir setiap hari macet dan semrawut karena bangunan liar berdiri di sepanjang jalan," kata seorang warga yang menyaksikan proses pembongkaran.

Selain fokus pada penataan kawasan, Bupati Aep juga menyoroti keberadaan sambungan listrik pada sejumlah bangunan yang diduga tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun izin bangunan yang sah.

Menurutnya, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pihak PT PLN (Persero) agar penyambungan listrik tidak diberikan kepada bangunan yang berdiri di lokasi terlarang atau tidak memenuhi persyaratan perizinan.

"Ke depan saya minta PLN jangan asal memasang jaringan listrik. Bangunan yang tidak memiliki PBG atau IMB jangan diberikan sambungan listrik. Jangan sampai bangunan ilegal tetap bertahan karena mendapat pasokan listrik. Kami akan berkoordinasi dengan manajemen PLN untuk memperkuat pengawasan," ujarnya.

Pemkab Karawang berharap penataan kawasan Gerbang Tol Karawang Timur dapat menciptakan akses lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat sekaligus mendukung wajah kawasan perkotaan yang lebih rapi dan representatif. (*Red*)

Truk Terguling di Perlintasan Bekasi, KAI Pulihkan Jalur dalam Satu Jam, 11 Perjalanan Kereta Terdampak

BEKASI – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta berhasil memulihkan operasional jalur kereta api yang sempat terganggu akibat insiden truk terguling di perlintasan sebidang JPL 130, Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Kamis (6/8/2026).

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 11.15 WIB itu menyebabkan badan truk menutup salah satu jalur kereta api sehingga perjalanan kereta tidak dapat melintas untuk sementara waktu. Demi menjaga keselamatan operasional, KAI langsung melakukan pengamanan lokasi dan pengaturan perjalanan kereta api.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima laporan kejadian dengan mengerahkan petugas operasional, Regu Jalan Rel dan Jembatan (JJ), serta berkoordinasi dengan Kepolisian dan instansi terkait.
“Begitu menerima laporan, seluruh unsur terkait langsung bergerak melakukan pengamanan lokasi dan penanganan. Berkat koordinasi yang baik, jalur yang sempat terhalang berhasil kembali dilalui kereta api pada pukul 12.18 WIB, atau sekitar 63 menit sejak kejadian dilaporkan,” ujar Franoto.
Berdasarkan hasil pengamatan awal, kendaraan tersebut diduga mengalami kendala saat melintasi perlintasan sebidang. Untuk mempercepat proses evakuasi, petugas melakukan penanganan terhadap kendaraan beserta muatannya sehingga badan truk dapat segera dipindahkan dari area jalur kereta api. Sementara itu, penyebab pasti insiden masih dalam penyelidikan pihak Kepolisian.

Akibat gangguan tersebut, sebanyak 11 perjalanan kereta api mengalami keterlambatan dengan total andil keterlambatan mencapai 291 menit. Sejumlah kereta yang terdampak antara lain KA Tegal Bahari, Cakrabuana, Walahar, Gaya Baru Malam Selatan, Matarmaja, Menoreh, Sawunggalih, Purwojaya, hingga Parahyangan.
KAI Daop 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan yang terdampak keterlambatan perjalanan akibat kejadian tersebut. Petugas juga terus melakukan pengaturan perjalanan dan memberikan informasi kepada pelanggan selama proses penanganan berlangsung.
“Kami memohon maaf kepada para pelanggan atas ketidaknyamanan dan keterlambatan perjalanan yang terjadi. KAI berkomitmen memberikan pelayanan serta informasi secara berkala kepada pelanggan selama proses penanganan berlangsung,” kata Franoto.
Lebih lanjut, Franoto mengingatkan seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati saat melintasi perlintasan sebidang dan memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan sebelum digunakan.

Menurutnya, perlintasan sebidang merupakan titik pertemuan antara perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan raya yang memiliki tingkat risiko tinggi apabila pengguna jalan tidak mematuhi aturan.
“Setiap pengguna jalan wajib mematuhi rambu lalu lintas, tidak memaksakan kendaraan melintas apabila kondisi tidak memungkinkan, serta selalu mendahulukan perjalanan kereta api. Kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci utama dalam mencegah gangguan operasional maupun kecelakaan di perlintasan,” tegasnya.

KAI Daop 1 Jakarta juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian, pemerintah daerah, petugas lapangan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penanganan sehingga jalur kereta api dapat kembali beroperasi dalam waktu relatif singkat.

Hingga berita ini diturunkan, operasional perjalanan kereta api di lintas Kedunggedeh–Kedungwaringin telah kembali normal dan seluruh perjalanan kereta berlangsung dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. (*Red)

LBH Arya Mandalika, Analisis Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perizinan Perumahan Di Karawang

KARAWANG – Direktur LBH Arya Mandalika, Hendra Supriatna, S.H., M.H., menyampaikan analisis hukum terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan proyek perumahan di Kabupaten Karawang. Analisis tersebut disampaikan pada Rabu (5/8/2026) sebagai bentuk kajian terhadap berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurut Hendra, apabila terdapat dugaan seorang Wakil Bupati melakukan intervensi terhadap proses perizinan proyek perumahan, menggunakan ajudan atau pihak lain sebagai perantara pengurusan izin maupun Hak Guna Bangunan (HGB), menerima aliran dana melalui rekening pihak lain, hingga memfasilitasi penerbitan izin pada kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), maka persoalan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum pidana, administrasi, maupun etik apabila didukung alat bukti yang sah.

Ia menjelaskan, dalam sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, kepala daerah maupun wakil kepala daerah tidak memiliki kewenangan bertindak sebagai perantara atau broker dalam pengurusan perizinan. Jabatan publik, kata dia, harus digunakan semata-mata untuk menjalankan kewenangan yang diberikan undang-undang, bukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak tertentu.

Hendra menambahkan, apabila kewenangan digunakan untuk mengintervensi pejabat teknis, memaksa bawahan, mengarahkan penerbitan izin, atau memanfaatkan pengaruh jabatan, maka tindakan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Terkait dugaan penggunaan rekening ajudan atau pihak ketiga sebagai tempat penampungan dana hasil pengurusan izin, Hendra menilai hal tersebut merupakan indikasi yang patut ditelusuri aparat penegak hukum melalui penelusuran asal-usul dana, hubungan para pihak, waktu transaksi, serta kaitannya dengan proses penerbitan izin.

Selain itu, ia juga menyoroti perlindungan terhadap kawasan LP2B yang menurut ketentuan hukum tidak dapat dialihfungsikan secara sembarangan. Apabila terdapat rekomendasi atau izin yang diterbitkan bertentangan dengan ketentuan LP2B, maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum administratif maupun pidana, bergantung pada hasil pembuktian.

Hendra juga menegaskan bahwa pejabat politik tidak dibenarkan memengaruhi pejabat teknis agar menerbitkan rekomendasi yang bertentangan dengan aturan. Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip profesionalitas aparatur sipil negara, asas netralitas birokrasi, kepastian hukum, serta prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Di sisi lain, ia turut menyoroti dugaan kerusakan jalan akibat aktivitas dump truck bermuatan berat yang berkaitan dengan proyek perumahan. 

Menurutnya, apabila terbukti terjadi pelanggaran kelas jalan maupun batas muatan kendaraan hingga menyebabkan kerusakan infrastruktur, maka terdapat tanggung jawab hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak penyelenggara kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, Hendra mengingatkan bahwa seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyelidikan, penyidikan, hingga pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah.

"Apabila terdapat dugaan seorang Wakil Bupati memanfaatkan pengaruh jabatannya untuk menjadi perantara perizinan, menggunakan ajudan sebagai pihak yang memfasilitasi pengurusan izin atau HGB, menerima aliran dana melalui rekening pihak lain, serta mengintervensi proses penerbitan rekomendasi pada kawasan LP2B, maka dugaan tersebut merupakan persoalan hukum yang serius dan patut ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Namun seluruh dugaan itu harus dibuktikan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dugaan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai fakta atau kesalahan yang telah terbukti," tegas Hendra di Kantor LBH Arya Mandalika Riko Emporium Galuh Mas Karawang.(*/Red)

Pencairan Dana Desa Tahap II Dibatalkan, 72 Kepala Desa Di Karawang Meradang

Tvberita.com, Karawang- Keputusan pembatalan pencairan Dana Desa tahap dua tahun anggaran 2025, memicu gelombang protes dari sejumlah kepala desa di seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Karawang. Salah satu yang paling keras menyerukan protes atas pembatalan pencairan Dana Desa, ialah Kepala Desa Mulyajaya, Kecamatan Kutawaluya kabupaten Karawang Jawa Barat Endang, atau yang lebih dikenal dengan julukan Macan Kumbang. Endang menyatakan keberatan dan kekecewaannya atas kebijakan yang dinilai sepihak dan tidak transparan.

Perubahan aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 81 Tahun 2025 dinilai datang tiba–tiba, tanpa adanya sosialisasi kepada pemerintah desa. Endang menilai, kebijakan ini bukan hanya membingungkan, akan tetapi juga menghambat jalannya pembangunan infrastruktur serta pelayanan masyarakat di tingkat desa.

Dalam pernyataannya, Endang memastikan akan mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Karawang untuk meminta klarifikasi. Setidaknya ada tiga poin yang ingin ia pertanyakan, yaitu. 

1. Alasan perubahan kebijakan dalam PMK 81/2025 yang dinilai mendadak.

2. Upaya mitigasi apa yang disiapkan DPMD dan Pemkab untuk desa yang dicoret dari pencairan tahap II.

3. Jumlah desa di Karawang yang terdampak pembatalan pencairan.

Meski mengaku belum sempat datang ke kantor DPMD, namun Endang menegaskan komitmennya untuk hadir dan menuntut kejelasan. Endang juga menambahkan dengan adanya pembatalan pencairan Dana Desa Tahap dua, membuat seluruh kegiatan desa yang sudah direncanakan dan targetkan selesai di tahun 2025 menjadi berantakan. Ini harus segera diluruskan karena desa-desa dirugikan akibat adanya pembatalan pencairan Dana Desa tahap II. 

Menanggapi pertanyaan dari Kepala Desa yang terdampak pembatalan pencairan Dana Desa tahap II, Muhammad Syaefulloh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa DPMD, mengatakan jika pembatalan pencairan Dana Desa tahap II itu merupakan keputusan kementerian keuangan, jadi PMK 81/tahun 2025 itu kewenagan dari kementerian dan kebijakan tersebut adalah kebijakan kementerian. 

Dana Desa itu adalah topdown yang diberikan oleh pusat ke desa, alasannya kenapa dibatalkan, itu bukan kebijakan kabupaten atau kebijakan provinsi, tapi itu merupakan kebijakan pusat. Dan pusat kebih paham kenapa ada pembatalan tersebut, pembatalan desa tersebut adalah dana desa yang non earmark atau data yang tidak ditentukan, kalo earmark itu dana yang sudah jelas peruntukannya, dan non earmark itu silahkan desa memilih kegiatan apa saja sesuai dengan PMK. 

Jadi kebijakan dana desa adalah kebijakan dari desa, dari 17 September 2025 itu terkendala dalam sistem. Sekarang terjawab 17 November itu keluar PMK 81, dan ternyata belum bisa dicairkan. Nah teman - teman Desa yang mengerti itu, melalui perwakilan organisasi kepala desa se indonesia saat ini, sedang menanyakan kesana ke kementerian keuangan, dan ternyata itu ada refocusing anggaran kemudian ada pengalokasian anggaran yang lain dan itu semua ditentukan oleh pusat. 

Saat ini Teman-teman kepala desa dari organisasi kepala desa se-Indonesia terus berkordinasi dengan kementerian keuangan perihal permasalahan pembatalan pencairan dana desa tahap II, agar bisa segera diselesaikan untuk kelancaran pembangunan desa. 

Dari total 297 desa di kabupaten karawang, 224 desa sudah menerima pencairan dana desa tahap II, sementata itu 72 desa lainnya terjadi penundaan pencairan dana desa tahap II lantaran adanya PMK 81/tahun/2025/ sehingga menimbulkan gejolak dari keplaa desa lantaran tak bisa mencairkan dana desa tahap II, sementara itu desa Tanjungbungin Kecamatan Pakisjaya, tidak diberikan pencairan baik tahap I maupun pencairan dana desa tahap II, lantafan kepala desanya tersandung masalah hukum. (Red) 

Dugaan Penyelewengan Pupuk Bersubsidi DiKarawang, Negara & Petani Dirugikan

Karawang, Tvberita.Com — Dugaan penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Karawang kian menyeruak. Tim investigasi yang turun langsung ke lapangan menemukan indikasi kuat adanya praktik pemalsuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dengan modus jual beli kuota, hingga dugaan pengendalian distribusi oleh jaringan distributor, kios, dan perantara.

Alih-alih disalurkan sesuai lokasi lahan pertanian di wilayah tersebut, nyatanya pupuk subsidi tersebut justru diduga berpindah wilayah dari daftar RDKK yang tercatat. Pupuk subsidi dari Desa Kutaraja, Kecamatan Kutawaluya, justru terindikasi mengalir ke Desa Mulyajaya, meski aturan sudah jelas melarang tegas distribusi lintas wilayah di luar data RDKK.

Data yang berhasil di himpun dari sumber berinisial N' menerangkan fakta - fakta yang cukup mencengangkan. N' menyebutkan jika data yang ada di “RDKK itu hanya formalitas. Nyatanya di lapangan banyak pemalsuan dan penggelapan. RDKK yang masuk ke distributor hampir semuanya palsu. Ini bukan main-main, ini nilainya mencapai miliaran,” beberapa N' Kamis (6/11/2025).

Sejumlah modus yang ditemukan di lapangan, seperti halnya Nama penerima tercantum di RDKK akan tapi tidak punya lahan di desa tersebut, kemudian Kuota pupuk subsidi tersebut dialihkan ke wilayah lain. Tak sampai disitu modus lainnya juga seperti Kios tetap menerima pasokan meski kuota sudah habis, kuat dugaan hal tersebut merupakan kolaborasi antara oknum kios, distributor, dan perantara.

Salah satu hasil penelusuran tim investigasi juga menemukan temuan yang tetjadi di Desa Kutaraja, pemilik kios berinisial H.M mengaku menerima 70 ton pupuk subsidi per musim, untuk sekitar 100 petani sesuai data RDKK. Namun, muncul indikasi salah satu penerima, H.F, yang tercatat memiliki lahan di Kutaraja dan menerima 5 ton pupuk, namun praktek dilapangan pupuk bersubsidi tersebut justru di gunakan di lahan pertanian yang terletak Desa Mulyajaya.

Saat dikonfirmasi, H.M berdalih. “Saya tidak menyuplai ke luar desa. Jika penerima yang bawa pupuk ke sana, itu urusan dia,” katanya. Argumentasi ini memicu pertanyaan besar, karena regulasi mewajibkan pupuk dibeli dan digunakan sesuai lokasi lahan yang tercatat di data RDKK. 

Penelusuran tim investigasi juga di lakukan di Dusun Cibanteng 2, Desa Mulyajaya, mengungkap skema peredaran di luar prosedur, Distributor ke Kios H.M, Diserahkan ke perantara R, yang disebut masih kerabat pemasok besar berinisial H.P, kemudian diteruskan ke perantara lokal yang disebut “Kepala Dusun”, sekitar 2 ton per pengiriman, Dijual ke petani Rp300.000/kuintal, di atas H-E-T Harga Eceran Tertinggi Rp270.000/kuintal. 

Sementara itu informasi dari Narasumber lainnya AP, di Dusun Cibanteng 2, mengatakan. Semua transaksi pembayaran pupuk subsidi itu “Bayar langsung ke RH. Sementata H.M cuma dititipin. Intinya pupuk itu dari H.P,” ungkapnya. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa kios hanya pintu administrasi, sementara kendali distribusi ada di tangan pihak lain.

Dengan alokasi 70 ton per musim, nilai perputaran pupuk subsidi di satu kios saja mencapai 70.000 kg × Rp2.700 = Rp189 juta per musim atau Rp400–500 juta per tahun. Jika praktik serupa terjadi di puluhan titik di Karawang, potensi kerugian negara bisa menembus miliaran rupiah. Dampaknya, Petani asli justru malah kesulitan mendapatkan pupuk subsidi yang berubah jadi komoditas spekulasi, APBN tersedot, tapi manfaat tidak tepat sasaran.

Lapas II A Karawang, Gagalkan Upaya Penyelundupan Narkoba Modus Lempar Batu

Karawang.Indonesia– Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu seberat 8,7 gram. Modus yang digunakan pelaku adalah melempar barang haram tersebut dari samping tembok lapas.

Kepala Lapas Karawang Christo Victor Nixson Toar mengungkapkan, aksi penyelundupan semacam ini bukan yang pertama kali terjadi. Tingginya permintaan narkoba dari dalam lapas membuat para pengedar berulang kali mencoba menyelundupkan sabu ke dalam.

“Dari total 1.187 warga binaan, sebanyak 631 orang merupakan kasus narkoba. Ini yang menjadi alasan utama mengapa upaya penyelundupan terus terjadi,” jelasnya.

Petugas menegaskan, barang bukti sabu tersebut kini telah diamankan, dan pihak lapas berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Peningkatan pengawasan juga akan terus dilakukan guna mencegah masuknya narkoba ke dalam lapas. (Abimana) 

Rekrutmen Tenaga Kerja RSUD Rengasdengklok Banyak Dari Luar Karawang, Warga Siap Unjuk Rasa

Karawang – Sejumlah warga Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Jawa Barat, mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap sistem rekrutmen calon tenaga kerja di RSUD Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Proses seleksi dinilai tidak transparan dan tidak memprioritaskan warga lokal.

Padahal, jumlah sarjana di bidang kesehatan di wilayah Rengasdengklok relatif terbatas, dan bisa di hitung dengan jari. Namun, justru mereka tidak banyak terserap dalam penerimaan tenaga kerja rumah sakit tersebut. Warga menilai pihak manajemen RSUD lebih banyak merekrut tenaga kerja dari luar daerah Karawang. Dari total 375 pemberkasan seleksi penerimaan calon tenaga kerja di RSUD Rengasdengklok, diperkirakan hanya ada 20-30 calon tenaga kerja asal Karawang yang masuk dalam daftar seleksi penerimaan calon pegawai di RSUD Rengasdengklok. 

Endang macan kumbang, salah satu warga dan juga seorang kepala desa mengaku kecewa, “Kami kecewa, harusnya ada prioritas untuk warga sekitar, apalagi banyak lulusan kesehatan dari Rengasdengklok yang layak bekerja di rumah sakit ini,” ungkapnya.

Endang macan kumbang juga menabahkan, Jika memang pihak RSUD Rengasdengklok, tak mau memberikan pernyataan resmi disertai bukti penerimaan tenaga kerja dengan penerimaan tenaga kerja yang memprioritaskan putra Karawang, maka masyarakat Rengasdengklok berencana akan menggelar aksi unjuk rasa di depan RSUD Rengasdengklok. 

Masyarakat berharap Bupati Karawang menepati janji politiknya untuk memprioritaskan putra-putri daerah, dalam perekrutan tenaga kerja, salah satunya bisa bekerja di RSUD Rengasdengklok. Warga menegaskan, peluang kerja di fasilitas kesehatan pemerintah seharusnya bisa menjadi kesempatan bagi tenaga kesehatan lokal untuk mengabdi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karawang.

Chang Yung Ching Mantan Suami Valensya Bengong Sidang Putusannya di Tunda Oleh Hakim

KARAWANG, ONLINENASIONAL.COM - Kasus Penelantaran Keluarga, Terdakwa Mr. Chang Yung Ching, mantan Suaminya Valensya alias Nengsy Kamis 16/12/21 Kembali di gelar di Pengadilan Negri Karawang Jawa Barat, dalam agenda hari ini Tuntutan putusan Hakim.

Dalam persidangan ini Hotmaraja Bernard Nainggolan, SH, Pengacaranya Chang  berharap, kerutusan yang di ambil dalam persidangannya, sesuai hati nurani hakim yang terbaik buat Chang. Diketahui Dalam tuntutannya Jaksa penuntut Umum (JPU) Chang di tuntut enam bulan penjara, satu tahun percobaan. 

Sidang yang diagendakan Rabu 16/12/2021 pada pukul 13.00 wib sempat mundur dan baru di gelar pada pukul 14.30 WIB, dalam Persidangan Tuntutan putusan hakim tersebut membuat hati Chang hatinya berdebar debar, mendengarkan putusan hakim. 

Namun sayang sidang putusan yang di tunggu tunggu itu oleh Chang itu, ternyata oleh hakim ketua di tunda, sidang akan dilanjutkan hari Selasa besok tanggal 21 Desember 2021. *Red*

Kategori atau Label Blog Apa Saja yang Sering Dikunjungi?

 

Pertanyaan yang masih menimbulkan misteri.

Hehehehe. Karena, sebenarnya apapun Kategori atau Label yang kalian buat, tetap sering dikunjungi pembaca. Asalkan konten kalian sudah mengikuti panduan 13 Tips Jitu Membuat Artikel yang Disukai Pembaca

Mungkin lebih tepatnya kita bicara soal niche blog. Pasalnya, penggunaan Kategori atau Label harus kalian ingat kembali. Untuk membuat folder dalam sebuah blog. Supaya pembaca lebih mudah menavigasi (mengakses) konten apa saja yang kalian bahas dalam blog tersebut, bukan supaya sering dikunjungi.

Jadi, buatlah folder menggunakan Label dalam sebuah blog, supaya pembaca tidak bingung jika ingin membaca konten tertentu yang sedang pembaca cari.

Semoga panduan membuat label/tag di blog dari tulisan wortel bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, langsung tulis di komentar, ya.