Dasim Ancam Akan Kepung Pemda Karawang?

KARAWANG, TVBERITA.com - Partai Golkar Karawang akan 'fight' memberikan koreksi total kepada Pemda Karawang dengan cara silih asah, silih asih dan silih asuh. Namun jika silih asah, silih asih dan silih asuh pun tak mau didengar oleh pemerintahan, partai akan bertindak melalui hak-haknya di legislatif. "Kalau tetap tidak didengar juga kita akan kepung (Pemda Karawang, red)," kata Ketua DPD Partai Golkar Karawang, Drs. Dadang S. Muchtar usai upacara pelantikan AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar), Rabu (30/5/2012) di Lapangan Karang Pawitan, Karawang Barat.

Hal itu ditegaskannya ketika menanggapi soal pemerintahan Kabupaten Karawang kini. Diakuinya, setelah kepemimpinannya sebagai bupati Karawang, Dadang S. Muchtar justru melihat banyak kepentingan masyarakat yang belum dipenuhi oleh pemerintahan sekarang, dia menegaskan dana anggaran 2011 banyak yang belum terserap diantaranya tentang perbaikan jalan dan kesehatan."Tahun 2011 anggaran tidak terserap, sekarang 2012 baru 5-10 persen, jika nanti pencairan anggaran akan penuh fiktif dan korupsi," jelasnya.

Dia juga memaparkan seorang pemimpin itu harus memiliki kapabilitas dan wawasan organisasi yang luas serta menerima segala kritikan dan berpikir positif dalam setiap masalah kerjanya. Mantan orang nomor satu di Karawang ini pun menegaskan berpartai ini harus sesuai undang-undang yang berlaku, karena masyarakat sudah tergolong kepada stik holder pemerintahan, mereka pun harus berpartisipasi membangun Karawang, mekanismenya pembangunan yang dikehendaki masyarakat itu disalurkan melalui partai, kemudian partai disalurkan melalui fraksi di legislatif.

Kata dia, secara umum Partai Golkar harus menang di semua Pemilu (Pemilihan Umum), Kabupaten Karawang mentargetkan bisa mempertahankan perolehan suara 32 persen. Untuk itu, partai berlambang pohon beringin ini kembali membangkitkan organisasi sayapnya yang sempat vakum 1,5 tahun di Kabupaten Karawang. "Sasarannya adalah Pemilu apa saja, kita harus bisa mempertahankan perolehan suara sebanyak 32 persen itu pada pemilihan gubernur, pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan bupati," ungkap Dadang S. Muchtar kepada wartawan. (asep)