Pengelolaan Keuangan Masih Lemah, Cianjur Dapat Opini WDP

CIANJUR, TVBerita.com – Dinilai masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan sistem keuangan, kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2011 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jabar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Cianjur, Bachrudin Ali saat dihubungi TVBerita, Selasa (19/6) mengatakan, sebagai tindak lanjut atas hasil LHP tersebut, pihaknya telah membentuk tim khusus yang nantinya akan bekerjasama dengan pihak BPKP untuk memperbaiki berbagai kekurangan dalam opini WDP tersebut. Sekda berharap, melalui perbaikan-perbaikan tersebut kinerja Pemkab Cianjur bisa lebih baik lagi dalam tahun-tahun selanjutnya sehingga dapat memeroleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

“Bupati sudah membentuk tim untuk permasalahan ini. Nantinya akan ada Satgas (Satuan Tugas) WTP agar laporan keuangan Pemkab Cianjur bisa mendapatkan predikat WTP,” kata sekda melalui sambungan telepon selularnya, kemarin.

Sementara itu, hasil tersebut menurut Ketua DPRD Kab. Cianjur, Gatot Subroto memerlihatkan masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan keuangan Pemkab Cianjur. Gatot mengharapkan pemerintah segera melakukan upaya perbaikan-perbaikan. “Opini tersebut memerlihatkan banyak hal yang masih perlu dibenahi, di antaranya sistem pengelolaan keuangan, sistem administrasi serta kepatuhan terhadap perundang-undangan,” ungkap Gatot saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Selain itu, kata dia, banyak hal lainnya yang perlu diperbaiki oleh aparatur Pemkab Cianjur, seperti pengelolaan asset, serta sistem neraca keuangan. Khusus terkait pengelolaan aset, pihaknya menilai perlu dipertajam lagi data-data sehingga akuntabel.

Pihaknya sendiri menilai opini WDP lebih disebabkan faktor kekurangtelitian dari para aparatur pemerintah yang mengelola keuangan tersebut, sehingga terkadang teledor dan tidak cermat dalam menyusun atau mengadministrasikan neraca keuangannya.

“Namun begitu opini tersebut tidak bisa dianggap enteng, mengingat apabila dibiarkan oleh pihak eksekutif, dalam artian tidak segera diperbaiki, akan berakumulasi yang pada akhirnya dapat berujung pada proses hukum,” tandas legislator dari Fraksi Demokrat itu. (Maha Raya Akbar)