Pilkades di Cianjur di Undur Karena Tidak Ada Dana

CIANJUR, TVBerita.com – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di delapan wilayah desa di Kab. Cianjur, Jawa Barat terpaksa diundur dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya karena ketiadaan dana dari Pemkab Cianjur.

 

Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Kabupaten Cianjur, Dicky Haryadi saat dihubungi Minggu (24/6) melalui saluran telepon selularnya membenarkan penundaan pelaksanaan pilkades di delapan desa tersebut.

 

Selain dana yang belum tersedia, kesiapan para panitia di tingkat desa pun kata dia, juga belum sepenuhnya. "Kemungkinan besar di undur karena berbagai faktor, selain dana yang belum ada, kesiapan para panitianya pun belum maksimal,” ungkap Dicky kemarin.

 

Adanya perubahan jadwal tersebut, dikemukakan dia, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para panitia pilkades untuk lebih mempersiapkan diri. “ Semoga dengan diundurnya ini pelaksanaan pilkades mendatang dapat lebih berkualitas dan berjalan sukses,” pungkasnya penuh harap.

 

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kab. Cianjur, Asep Rudi Junawar mengatakan belum ada pembahasan lebih lanjut terkait mekanisme pelaksanaan pilkades selanjutnya setelah ada pengunduran jadwal.

"Pengundurannya ini tentu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, termasuk ada kendala teknis di lapangan, misalnya terkait bakal calon kades seperti di Desa Cibulakan Kec. Cugenang. Kalau melihat aturan, calon maksimal lima orang, tapi di sana ada enam orang. Nah, ini tentu menjadi kendala teknis yang harus dicarikan solusinya," kata Asep di Gedung DPRD Cianjur, kemarin.

 

Karenanya, menurut dia, perlu dimatangkan kembali oleh pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan pilkades agar nantinya dapat berjalan lancar dan sukses sebagaimana harapan semua pihak.

 

Sementara terkait subsidi hak pilih dari Pemkab Cianjur sebesar Rp 5.000 per hak pilih yang dikabarkan akan dinaikkan, pihaknya mengaku belum mendapatkan informasi seperti itu. "Belum ada informasi mengenai itu. Aturannya masih mengacu kepada peraturan daerah dimana satu orang hak pilih sebesar Rp 5.000 per hak pilih," pungkasnya. (Maharaya Akbar)